Buka Ruang Partisipasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Laksanakan Dialog Publik RKUHP

MAGELANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam Dialog Publik RKUHP di beberapa daerah di Jawa Tengah, Selasa (27/09/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 33 Kantor Wilayah diseluruh Indonesia ini bertujuan menciptakan kesepahaman juga sebagai perwujudan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif. Termasuk dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang telah menjadi salah satu RUU prioritas pada Tahun 2022 ini.

Baca juga: Tangkal Cegah Radikalisme, Separatisme, Kodim Temanggung Hadirkan Elemen Masyarakat

Atas arahan Presiden RI, Joko Widodo, dan didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XX/2022, Pemerintah menyelenggarakan dialog publik untuk menjamin meaningful public participation dalam pembentukan RUU KUHP. 

Baca juga: Puan Maharani Dukung Film Indonesia Berlaga di Ajang Kompetisi Piala Oscar

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Dialog Publik RKUHP melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, aparat penegak hukum, praktisi organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Di wilayah Jawa Tengah sendiri, kegiatan serentak dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Pekalongan. Kegiatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tersebut juga menghadirkan perwakilan masyarakat dari Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum, sehingga diharapkan selain berupaya menjaring partisipasi masyarakat juga diharapkan informasi terkait RKUHP ini bisa disebarluaskan sampai ke kelompok masyarakat terkecil.

Baca juga: Peringati Hari Jadi Kabupaten Klaten Ke 219, Danramil Wonosari Hadiri Upacara Bersama Muspika

"Kita juga harus sanggup untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat, " ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin memberikan arahan bagi para Penyuluh Hukum.

"Agar masyarakat mengerti dan jelas akan realitas yang terjadi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing golongan masyarakat, " imbuhnya.

Baca juga: Danramil 01/Kota Lepas Anggota Yang MPP Dan Pindah Tugas

Kegiatan yang melibatkan fungsional Penyuluh Hukum pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini selain mengangkat 14 isu krusial yang ada dalam RKUHP, juga memperkenalkan PARTISIPASIKU sebuah ruang dialog online yang dibentuk oleh BPHN untuk menampung segala bentuk masukan masyarakat mengenai RKUHP. Warga Masyarakat apabila ingin mendapatkan informasi dan isu terkini terkait RKUHP, maka dapat mengakses melalui laman http:// partisipasiku.bphn.go.id/.

(N.Son/***)

Baca juga: Linmas Terima Insentif,Danramil Bringin:Semoga Bermanfaat Dan Menambah Moril Dalam Melaksanakan Tugas