RKT Reformasi Birokrasi Kemenkumham Jateng Meningkat Signifikan

YOGYAKARTA - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan progres yang positif.

Hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.

Baca juga: Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama, Wabup : Saring Dulu baru Share

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham, terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV,  Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis nya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Baca juga: Warga Binaan Lapas Permisan antusias ikuti Penyuluhan Hukum

Hal ini sebagaimana diungkapkan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Hotel Harper Malioboro, Kamis (07/12/2023).

Ditelisik lebih mendalam dan dilihat secara komprehensif selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan. 

Baca juga: Lapas Karanganyar Fasilitasi Penandatanganan Pengajuan Grasi Dua Warga Binaan Terorisme

Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96, 3%. Padahal, di Semester Pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42, 4?ri target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74, 7% di kuartal ketiga. 

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.

Baca juga: Kalapas Cilacap Pimpin Langsung Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tim Humas

"Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim, " ujarnya usai kegiatan.

"Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun".

Baca juga: Mitigasi Resiko, Lapas Pasir Putih Nusakambangan Optimalkan Sarpras

"Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini, " imbuhnya.

Diketahui, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham berlangsung selama 4 hari, Senin - Kamis (4-7 Desember 2023).

Kegiatan ini dimaksudkan, untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto.

(N.Son/***)

Baca juga: Kabapas Nusakambangan:Tanggal boleh tua, Namun Semangat tetap Muda