Kemenkumham Jawa Tengah Dorong Pertumbuhan UMKM

SEMARANG - Ciri yang menonjol dari negara maju adalah rasio kewirausahaan minimal yang ideal. Atas dasar itu, pemerintah terus menciptakan kemudahan bagi wirausaha melalui Perseroan Perorangan. 

Terhangat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan pendampingan melalui kegiatan Capacity Building Workshop Pendirian PT Perorangan bagi UMKM di Rumah BUMN BRI Jepara, Rabu (24/01/2024).

Baca juga: Kapten Inf Purwantoro Danki Paskibra Kabupaten Wonosobo

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan membuka jalannya kegiatan.

Baca juga: Pererat Silaturahmi, Danramil 02/Kedung Hadiri Pengajian

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua UMKM Kartini Mandiri Jepara, Tri Rusminingsih, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Anggiat menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melahirkan para wirausaha baru karena Rasio Kewirausahaan Indonesia tergolong rendah yaitu di angka 3, 47%.

Baca juga: Tidak Kurang Dari 111 Tim Ikuti Wonosobo Costume Carnival 2022

“Untuk melahirkan para wirausaha baru, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kemudahan berusaha, khususnya bagi setiap individu yang memiliki ide bisnis yang kreatif namun tidak memiliki modal yang besar, bahkan masih pemula, ” ujar Anggiat.

“Pemerintah tidak hanya melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mewujudkan layanan perizinan yang sederhana dan berbiaya ringan, tetapi juga memunculkan badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan, ” sambungnya.

Baca juga: Dandim Bersama Forkopimda Ikut Main Kuda Kepang

Selanjutnya, mantan Kadiv Administrasi Kanwil Jabar ini memaparkan bahwa Perseroan Perorangan merupakan terobosan yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Perseroan Perorangan adalah perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan mendaftarkan surat pernyataan pendaftaran. Ketika UMK menjadi berbadan hukum Perseroan Perorangan, maka harta kekayaan pendiri/pemilik UMK terpisah dari harta kekayaan perseroan, ” terang Anggiat.

Baca juga: Hadiri Upacara Hari Pramuka Ke-61, Dandim 0719/Jepara: Bangun Bangsa dengan Kepedulian Ciptakan Suasana Persaudaraan

Menutup sambutannya, Anggiat menyampaikan bahwa pengaturan ini akan menumbuhkembangkan tata kelola bisnis yang baik bagi kalangan pelaku UMK sehingga akan menimbulkan kepercayaan dari lembaga perbankan dan kalangan investor terhadap keberlangsungan/prospek bisnis UMK itu sendiri.

Sebagai informasi, hadir sebagai Narasumber ialah Penyuluh Hukum Ahli Madya, Rina Desy dan kegiatan diikuti oleh Pengurus UMKM Kartini Mandiri Kabupaten Jepara dan Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Diakhir acara, Kanwil Kemenkumham Jateng memberikan pelayanan pendaftaran perseroan perorangan secara langsung kepada seluruh peserta serta penyerahan sertifikat Perseroan Perorangan kepada yang berhasil mendaftar.

(N.Son/***)